1. 1. Latar Belakang.........................................................................................................                  1
   2. Landasan Hukum ....................................................................................................                 1
   3. Maksud dan Tujuan .................................................................................................                 3
   4. Visi dan Misi ...........................................................................................................                 3
   5. Sistematika Penulisan ..............................................................................................                 8

1. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Kecamatan

1. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Johor ...............................................             29
   3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Medan

1. 4. Review Terhadap Rancangan Perubahan Renja RKPD ...........................................            33
   5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ............................................             53

1. 1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ...................................................................              58
   2. Tujuan dan Sasaran Ranwal Renja Kecamatan Medan Johor ....................................            58
   3. Program dan Kegiatan .............................................................................................                59

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

1. 2. Landasan Hukum

1. 1. 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
      2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

1. 1. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
      4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
      5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
      6. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
      7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
      8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
      9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
      10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
      11. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
      12. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
      13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
      14. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
      15. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
      16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
      17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
      18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021 – 2026.
      19. Peraturan Walikota Medan Nomor 53 tahun 2018 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan .
      20. Peraturan Walikota Medan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1. 3. Maksud dan Tujuan

1. 1. 1. Untuk mengkoordinasikan perubahan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana yang dapat diterjemahkan kedalam Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
      2. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan 1 (satu) tahun kedepan;
      3. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kota Medan khususnya Kecamatan Medan Johor;
      4. Membuat acuan perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Medan Johor;
      5. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1. 4. VISI DAN MISI
1. Visi

2. Misi

1. MEDAN BERKAH

2. MEDAN MAJU

3. MEDAN MEMBANGUN

4. MEDAN KONDUSIF

5. MEDAN INOVATIF

6. MEDAN BERSIH

7. MEDAN BERIDENTITAS

Table 1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Medan Tahun 2025

BAB II GAMBARAN UMUM

1. SEJARAH

2. ASPEK GEOGRAFIS

1. 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Medan Johor dan Medan Polonia, Medan Kota, Medan Baru dan Medan Selayang
   2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Namo Rambe dan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang.
   3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Medan Amplas

3. ASPEK DEMOGRAFIS

BAB II

1. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Kecamatan Medan Johor

1. 1. 1. Realisasi program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Perangkat Daerah Kecamatan Medan Johor dalam pelaksanaan Renja 2023 terdapat 5 (lima) Program dan 13

1. 1. 1. 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. 1. 1. 1. 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. 1. 1. 1. 3. Admisnitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. 1. 1. 1. 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. 1. 1. 1. 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. 1. 1. 1. 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. 1. 1. 1. 7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

0. 1. 1. 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
3. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat

1. 1. 1. 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. 1. 1. 4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. 1. 1. 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. 1. 2. Realisasi Program/ Kegiatan Tahun 2024 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagaimana tabel di bawah.