Laporan Instansi Kinerja Instansi Pemerintah 2024

Rabu, 26 Februari 2025, 19:22:36 | Dibaca: 103

---

 

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/ Kabupelayanan/ Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.
Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan Tahun anggaran 2024, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2024 yang merupakan laporan kinerja Tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.
Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Kecamatan Medan Johor dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja di awal Tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Medan Johor dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Medan Johor;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Medan Johor pada Tahun berikutnya.
4. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 

Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Medan Johor adalah sesuai dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah: Bab 6 Paragraf 1 Pasal 90. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Camat mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana Pelayanan Umum;
6. Mengoordinasikan Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi Penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di Kecamatan; dan
1. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan PerundangUndangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Struktur Organisasi Kecamatan Medan Johor mengacu pada PP Nomor 72 Tahun 2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peraturan Walikota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Camat.
2. Sekretaris, membawahkan :
   • sub bagian umum; dan
   • sub bagian Keuangan dan Penyusunan Program

3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

   

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/ Kabupelayanan/ Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.
Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan Tahun anggaran 2024, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2024 yang merupakan laporan kinerja Tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.
Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Kecamatan Medan Johor dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja di awal Tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Medan Johor dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Medan Johor;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Medan Johor pada Tahun berikutnya.
4. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 

Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Medan Johor adalah sesuai dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah: Bab 6 Paragraf 1 Pasal 90. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Camat mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana Pelayanan Umum;
6. Mengoordinasikan Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi Penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di Kecamatan; dan
1. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan PerundangUndangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Struktur Organisasi Kecamatan Medan Johor mengacu pada PP Nomor 72 Tahun 2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peraturan Walikota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Camat.
2. Sekretaris, membawahkan :
   • sub bagian umum; dan
   • sub bagian Keuangan dan Penyusunan Program

3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

   

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/ Kabupelayanan/ Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.
Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan Tahun anggaran 2024, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2024 yang merupakan laporan kinerja Tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.
Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Kecamatan Medan Johor dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja di awal Tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Medan Johor dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Medan Johor;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Medan Johor pada Tahun berikutnya.
4. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 

Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Medan Johor adalah sesuai dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah: Bab 6 Paragraf 1 Pasal 90. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Camat mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana Pelayanan Umum;
6. Mengoordinasikan Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi Penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di Kecamatan; dan
1. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan PerundangUndangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Struktur Organisasi Kecamatan Medan Johor mengacu pada PP Nomor 72 Tahun 2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peraturan Walikota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Camat.
2. Sekretaris, membawahkan :
   • sub bagian umum; dan
   • sub bagian Keuangan dan Penyusunan Program

3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

 

KATA PENGANTAR

Dengan berpedoman Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir. 
Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.


MEDAN
CAMAT MEDAN JOHOR


                                                                                                                       

ANDRY FEBRIANSYAH S.STP,M.AP
PEMBINA (IV/a)
NIP 198502012003121002



   

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/ Kabupelayanan/ Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.
Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan Tahun anggaran 2024, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2024 yang merupakan laporan kinerja Tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.
Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Kecamatan Medan Johor dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja di awal Tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Medan Johor dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Medan Johor;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Medan Johor pada Tahun berikutnya.
4. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

4. Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah

Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup sarana dan prasarana wilayah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi:

0. 1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
   2. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
   3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
   4. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan normalisasi drainase/parit jalan lingkungan yang lebar jalannya kurang dari 3 (tiga) meter;
   5. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan pembersihan lubang air (inlet) dari badan jalan ke drainase;
   6. Penyusunan bahan pelaksanaan pembersihan sampah lingkungan sampai ke tempat pembuangan sementara (TPS);
   7. Pelaksanaan pemantauan, pendataan dan pelaporan fasilitas sarana dan prasarana umum yang tidak berfungsi;
   8. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup sarana dan prasarana wilayah melalui loket PELAYANAN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akunTabel;
   1. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana umum lainnya;
   10. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
   11. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
   50. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
   1000. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.
1. ISU STRATEGIS  (STRATEGIC ISSUES)

Walaupun berbagai keluaran (Output) dan hasil (Outcome) yang dicapai selama Tahun 2024 cukup baik, namun penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan tetap masih memiliki permasalahan dan tantangan yang cukup kompleks.
Adapun permasalahan dan tantangan utama penyelenggaraan perencanaan pembangunan selama Tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut :

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat;
                  2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Layanan Pemerintahan;
                  3. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
                  4. Peningkatan Penanganan dan Pengelolaan Kewilayahan
2. SISTEMATIKA  PENYAJIAN

Kata pengantar
Daftar Isi
Bab I  Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi
3. Isu Strategis
4. Sistematika Penyajian

Bab II  Perencanaan Kinerja

1. Tujuan dan Sasaran
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
5. Standar Penilaian Kinerja

Bab III  Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Kinerja Organisasi
2. Upaya Perbaikan pada Perencanaan Berikutnya
3. Realisasi Keuangan

Bab IV  Penutup





























 

BAB II

PERENCANAAN  KINERJA

1. TUJUAN DAN SASARAN

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra yang mencakup periode Tahunan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan Tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Target kinerja Tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program dan kegiatan.
Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode Tahunan. Renstra merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
Renstra Kecamatan Medan Johor Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan beserta indikator untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sebagai perwujudan akuntabilitas dan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi. Renstra Kecamatan Medan Johor Tahun 2021-2026 merupakan kesatuan gerak dan langkah Aparatur yang mengedepankan nilai-nilai profesional, partisipatif dan berkualitas sehingga dapat melaksanakan tugas secara efesien dan efektif guna menjamin eksistensi Kecamatan Medan Johor di masa mendatang. Renstra Kecamatan Medan Johor Tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman dan melandasi dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Medan Johor tiap Tahunnya.
Perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Kecamatan Medan Johor Tahun 2021 – 2026 mengacu pada Misi ke–3 dan Misi ke-5, tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Kota Medan Tahun 2021 – 2026 yaitu:
Misi ke-1 : Mewujudkan Kota Medan Sebagai Kota Yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai-Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan Sebagai Kota Layak Huni Juga Berkualitas Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat;
Tujuan     : Mewujudkan masyarakat yang sejahtera;
Sasaran    : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

Misi ke-3 : Menciptakan Keadilan Sosial melalui Reformasi Birokrasi yang Bersih, Profesional, dan AkunTabel Berlandaskan Semangat Melayani Masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata;
Tujuan     : Mewujudkan birokrasi Kecamatan dan kelurahan yang melayani dan akunTabel;
Sasaran    : Mewujudkan birokrasi Kecamatan dan kelurahan yang melayani dan akunTabel

Misi ke-5 : Menghadirkan Rasa Aman dan Nyaman bagi Segenap Masyarakat Kota Medan melalui Peningkatan Supremasi Hukum berbasis Partisipasi Masyarakat;
Tujuan     : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum;
Sasaran    : Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum .

Berdasarkan misi, tujuan dan sasaran RPJMD di atas, Kecamatan Medan Johor menetapkan tujuan dan sasaran organisasi dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD dan memberikan arah pelaksanaan tugas dan fungsi.
Hubungan antara tujuan dan sasaran Kecamatan Medan Johor digambarkan sebagai berikut:

   

1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi Kecamatan Medan Johor dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan potensi pemerataan pendapatan masyarakat;

Dengan arah kebijakan :

• Mendorong pengoptimalan dana kelurahan untuk kesejahteraan masyarakat;
• Meningkatkan nilai manfaat dana kelurahan;
• Peningkatan infrastruktur untuk lingkungan;
• Pengelolaan dana kelurahan yang berkualitas;
• Mendorong penggunaan dana kelurahan untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Dengan arah kebijakan :

• Mengaktifkan sistem keamanan keliling;
• Mendorong kolaborasi untuk kemanan dan ketertiban umum;
• Optimalisasi forum komunikasi pimpinan kecamatan untuk koordinasi kemanan dan ketertiban umum;
• Edukasi kepada masyarakat terkait kemanan dan ketertiban;
• Mewujudkan medan kondusif.

3. Meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik.

Dengan arah kebijakan :

• Meningkatkan kinerja sdm;
• Melakukan inovasi layanan;
• Mengoptimalkan layanan publik;
• Meningkatkan kinerja sdm pelayanan Kecamatan;
• Mendorong layanan publik yang berkualitas;
• Mewujudkan pelayanan publik prima.

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh intansi pemerintah.
Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Medan Johor

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA
		2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Tahun II Renstra
1	Capaian Kinerja Pelayanan Publik	85%
2	Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat	85%
3	Persentase Permasalahan/ Pengaduan/ Konflik yang ditangani	85%
4	Penurunan Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban	25 Kasus
Tahun III Renstra
1	Indeks Kepuasan Masyarakat		B
2	Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat		100%
3	Persentase Penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan Ketertiban umum serta Konflik Sosial		100%
Tahun IV - VI Perubahan Renstra
1	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat			100	100	100
2	Persentase permasalahan/pengaduan konflik sosial yang ditangani			100	100	100
3	Indeks Kepuasan Masyarakat			B	B	A
4	Nilai Sakip Perangkat Daerah			BB	BB	A

3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang dsertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap Tahunnya.
Dasar Perjanjian Kinerja adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berupa program/kegiatan yang dituangkan dalam DPA kemudian dibuatlah perjanjian
     

1. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.
Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolak ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Kecamatan Medan Johor Kota Medan maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:

Nilai %	Pencapaian
110 keatas	Sangat Tercapai/Sangat berhasil
90 ≤ x < 110	Tercapai/Berhasil
60 ≤ x < 90	Cukup tercapai/Cukup berhasil
x < 60	Tidak tercapai/Tidak berhasil

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah:
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.




 

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

 

1. CAPAIAN KINERJA KINERJA ORGANISASI TAHUN 2024

Capaian kinerja Kecamatan Medan Johor menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Kecamatan Medan Johor sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Medan Johor. Pengukuran kinerja Kecamatan Medan Johor dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian indikator kinerja sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Medan Johor meliputi:
Sasaran 1:
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator:

• Nilai Sakip Perangkat Daerah

Sasaran 2:
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan, dengan indikator:

• Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran 3:
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat, dengan indikator :

• Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat

Sasaran 4:
Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum, dengan indikator:

• Persentase permasalahan/pengaduan konflik sosial yang ditangani

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:
 

1. 1. 1. 1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian kinerja Tahun anggaran 2024 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada Tahun 2024 sebagaimana dijelaskan dalam Tabel berikut:



Tabel 3.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB (70)	B (61,60)	88 %	Tinggi
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (81,75)	B (83,22)	102 %	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum	Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja					97,5 %

Sumber : kertas kerja perhitungan Capaian kinerja Tahun 2024

Berdasarkan data yang disajikan di atas, rata-rata capaian kinerja Kecamatan Medan Johor pada Tahun 2024 mencapai 97,5 % dan masuk dalam kategori Berhasil. Dengan demikian maka secara umum Kecamatan Medan Johor Kota Medan telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Medan Johor Tahun 2021-2026.

1. 1. 1. 1. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tahun 2024 merupakan Tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Medan Johor 2021 – 2026. Adapun realisasi dan capaian kinerja Kecamatan Medan Johor apabila disandingkan dengan Tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut:
Tabel 3.2. Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022			2023			2024
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	BB(70)	B (61,60)	88%
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%	B	B	100%	B (81,75)	B (83,22)	102%
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	100%	100%-	100%	94,4%	94,4%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum	Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial	100%	94%-	94%	90%	91,6%	101,7%	100%	100%	100%

Berdasarkan data pada Tabel 3.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa Tahun 2024 adalah Tahun pertama realisasi kinerja dari indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Perubahan Kecamatan Medan Johor Tahun 2021-2026.

1. 1. 1. 2. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Kecamatan Medan Johor Tahun 2021 – 2026 seperti dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan target Jangka Menengah Renstra 2021 -2026

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target jangka Menengah	Realisasi Kinerja
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB	-	-	B (61,60)
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	100%	B	B (83,22)
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	100%	100%-	94,4%	100%
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum	Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial	100%	94%-	91,6%	100%

Berdasarkan data pada Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa bahwa pada pelaksanaan Tahun ketiga Rencana Strategis Kecamatan Medan Johor, dari 4 indikator kinerja, yang telah memenuhi target jangka menengah Renstra adalah 3 indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat ,  Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat dan Persentase permasalahan/pengaduan/ konflik sosial yang ditangani, sedangkan 1 indikator belum mencapai target jangka menengah pada Renstra.
 

1. 1. 1. 3. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator sasaran Kecamatan Medan Johor dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 3.4 Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2024	Standar Nasional
				Target 2024	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	B (61,60)	-	-
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (83,22)	-	-
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	100%	-	-
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum	Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial	100%	-	-

Berdasarkan Tabel 3.4 diatas, dijelaskan bahwa realisasi kinerja sasaran Kecamatan Medan Johor tidak dapat disandingkan dengan dengan standar pelayanan minimal atau standar nasional lainnya, karena Kecamatan Medan Johor merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bukan melaksanakan urusan wajib sehingga tidak melaksanakan SPM ataupun standar nasional lainnya.
 

1. 1. 1. 4. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran kita lihat Tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:





Tabel 3.5. Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
						110 keatas	90 =<s/d <110	60=< s/d <90	<60
						Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB(70)	B (61,60)	88%			V
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (81,75)	B (83,22)	102%		V
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	100%	100%	100%		V
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum	Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial	100%	100%	100%		V

Berdasarkan data pada Tabel 3.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi capaian indikator sasaran strategis Kecamatan Medan Johor Tahun 2024 dalam kategori Berhasil.
Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Nilai Sakip Perangkat Daerah
Pengukuran indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi.
Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi]
Berdasarkan unsur yang yang dinilai dalam persentase nilai sakip perangkat daerah berhasil dicapai adalah sebesar 61,60% dengan kategori “Baik”.
Adapun kegiatan untuk mendukung indikator diatas adalah sebagai berikut:



 

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan/ Uraian Kegiatan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPELAYANAN/KOTA
1.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ø  Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN  79 orang/bulan selama 12 bulan Ø  Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 Laporan
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ø Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Tersedianya komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 1 paket.
		Ø  Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Tersedianya peralatan rumah tangga sebanyak 16 paket.
		Ø  Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Tersedianya bahan logistik kantor sebanyak 1 paket
		Ø  Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebanyak 12 paket.
		Ø  Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Tersedianya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu sebanyak 10 Laporan.
		Ø  Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Tersedianya Laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 10 Laporan.
3.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Ø  Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
		Tersedianya Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebanyak 12 Laporan.
		Ø  Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik
		Tersedianya Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama1 tahun
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ø  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
		Terlaksananya  Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebanyak 40 unit dan 12 Laporan.
		Ø  Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 25 unit dan 12 Laporan.
		Ø  Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak 1 unit.
5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Ø  Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya sebanyak 138 Paket
6.	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ø  Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD sebanyak 1 Laporan/Dokumen

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan
Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat
Pengukuran indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan melakukan survey mandiri di lingkungan Kecamatan Medan Johor Kota Medan kepada masyarakat dengan keseluruhan responden sejumlah 99 (Sembilan puluh sembilan) responden. Adapun survey dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan Masyarakat atas kualitas pelayanan administrasi penunjang yang dilakukan oleh sekretariat Kecamatan Medan Johor melalui form sebagai berikut:


       

 

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Medan Johor Tahun 2024 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dan hasil (outcomes) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada bab sebelumnya, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Medan Johor Tahun 2024 dengan 4 sasaran dikategorikan berhasil.
Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.
MEDAN
CAMAT MEDAN JOHOR


                                                                                                                       

ANDRY FEBRIANSYAH S.STP,M.AP
PEMBINA (IV/a)
NIP 198502012003121002