Detail Berita

RENCANA KERJA KECAMATAN MEDAN JOHOR TAHUN 2023

Selasa, 02 Juli 2024, 04:26:19 | Dibaca: 102

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas restu-Nya Kecamatan Medan Johor Kota Medan telah menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Medan Johor Kota Medan Tahun 2023. Penyusunan Renja ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi setiap organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tujuan penyusunan Renja ini adalah untuk mewujudkan sinergi kebijakan dan program pengawasan yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional, menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan, serta pedoman dalam evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja program dan kegiatan tahunan sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU). Review Renstra juga dapat menjadi rujukan bagi pemangku peran (stakeholder) untuk memberikan kontribusi dan menjadi tolak ukur pertanggungjawaban Camat Medan Johor Kota Medan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan.

Akhir kata, semoga dokumen Renja ini dapat menjadi tantangan dan motivasi bagi Kecamatan Medan Johor Kota Medan untuk selalu meningkatkan kualitas dan kinerjanya dalam mendukung upaya penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, percepatan menuju good governance, clean government, serta pencapaian pelayanan publik yang prima di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Medan, Juli 2023

Camat Medan Johor

DTO

Chandra Dalimunthe,SSTP.MSP

NIP.198108162000121005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………………............................................			i
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………			ii
DAFTAR TABEL …………………………………………………………………………………			iii
BAB I	PENDAHULUAN …………………………………………………………………….		1
	1.1	Latar Belakang …………………………………………………………………	1
	1.2	Landasan Hukum ………………………………………………………………	2
	1.3	Maksud dan Tujuan ……………………………………………………………	3
	1.4	Sistematika Penulisan	4
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN KECAMATAN MEDAN JOHOR TAHUN LALU (2021-2022) ……………………………………………		5
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kinerja Kecamatan Medan Johor …………………………………	5
	2.2	Analisisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Johor ……………………	10
	2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ………………………	12
	2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ………………………………….	14
	2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat …………………..	34
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ……………………………		40
	3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional …………………………………….	40
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Kecamatan Medan Johor ………..	41
	3.3	Program dan Kegiatan ………………………………………………………...	41
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH …………….		53
BAB V	PENUTUP …………………………………………………………………………….		55

DAFTAR TABEL

TABEL T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (TWII) …

TABEL T-C.30

Realisasi Program/ Kegiatan Yang Belum Memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran Kecamatan Medan Johor TA. 2022 (s/d TW II) ……….

TABEL T-C.31

Realisasi Program/ Kegiatan Kecamatan Medan Johor Tahun Anggaran 2022 (s/d TW II) …………………………………………………

TABEL T-C.32

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Johor Kota Medan Tahun 2020-2023 ……………………………………………………………

TABEL T-C.33

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kecamatan Medan Johor …………………………………………………………………

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Medan Tahun 2023 dan Prarkiraan Maju Rencana Tahun 2024 ………………………………

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 OPD Kecamatan Medan Johor yang selanjutnya disebut (Renja Perubahan) adalah dokumen perencanaan pembangunan OPD Kecamatan Medan Johor dan pelaksana tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2023 OPD Kecamatan Medan Johor dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mengacu kepada RKPD Kota Medan sehingga tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai Kecamatan selaras dengan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah.

Sesuai dengan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 21, Kecamatan menyiapkan Rencana Kerja (Renja) Tahunan OPD sesuai tugas pokok dan fungsi OPD serta kerangka pendanaan daerah. Renja OPD Kecamatan secara subastansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda OPD dan rencana resmi Renja Provinsi/Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD. Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu:

Pendekatan politis; dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan;
Pendekatan teknokratik; dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah;
Pendekatan partisipatif; dimana proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (stakeholder) terhadap pembangunan;

Pendekatan Top – Down (Atas – Bawah); dimana penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program pemerintah diatasnya secara berjenjang;
Pendekatan Botom – Up (Bawah – Atas); dimana penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya serta hasil proses penyusunan rencana pembangunan. Top Down dan Botom – Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Berdasarkan hal tersebut di atas Kecamatan Medan Johor menyusun Renja Perubahan OPD Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dengan mengacu kepada Renstra OPD Tahun 2021-2026 dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan.

Landasan hukum penyusunan RENJA Perubahan Kecamatan Medan Johor Tahun 2023 adalah:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan. Tatacara. Penyusunan. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan. Pengendalian. dan Evaluasi Pembangunan Daerah . Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi. Kodifikasi. dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo3 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi. Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang (RTRW) Kota Medan Tahun 2011-2031;
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan Tahun 2006-2025;
Per.aturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud:

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Medan Johor Tahun 2023 ini disusun dengan maksud untuk menjaga keselarasan, keterkaitan, konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi serta sebagai pedoman bagi Kecamatan Medan Johor dalam pelaksanaan tugas dan fungsi institusi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

b. Tujuan:

Tujuan penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Medan Johor Tahun 2023 adalah untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat diterjemahkan ke dalam penyusunan RKPD Kota Medan Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I	Pendahuluan;
	1.1 1.2	Latar Belakang; Landasan Hukum;
	1.3	Maksud dan Tujuan;
	1.4	Sistematika Penulisan;
Bab II	Hasil Evaluasi RENJA Perubahan Kecamatan Medan Johor Tahun Lalu (2021-2022);
	2.1	Evaluasi Renja Perubahan Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan Medan Johor;
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan OPD;
	2.3	Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD;
	2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;
	2.5	Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat;
Bab. III	Tujuan Dan Sasaran Kecamatan Medan Johor;
	3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja OPD;
	3.3	Program dan Kegiatan;
Bab.IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Medan Johor;
Bab V	Penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN KECAMATAN MEDAN JOHOR TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Medan Johor

Renja Perubahan Kecamatan Medan Johor ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2021 dan tahun berjalan 2022 serta perkiraan target anggaran tahun 2023.

Pada tahun 2021 realisasi program/kegiatan tidak terdapat yang melebihi target yang telah direncanakan.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terdapat perubahan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur dimulai dari tahun 2021. Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Medan Johor dan capaian Renstra serta perubahan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur dapat dilihat pada tabel berikut (Tabel TC 29):

Tabel T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 KOTA MEDAN (PENYESUAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 SESUAI PEMUKTAHIRAN PERMENDAGRI 90/2019)
KECAMATAN MEDAN JOHOR
Kode	Urusan/ bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan
Kode						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2022 (n-1)*		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)*
(1)	(2)	(3)	(4)		*(5)*	(6)		(7)		(8)	*(9)*		*(10)*		*(11)*
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	80	persen		80	persen	75	persen	100%	85	persen	58	persen	27,46%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang mendukung Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Dokumen		2	Dokumen	2	Dokumen	100%	0	Dokumen	0	Dokumen	28,57%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersedia	2	Dokumen		2	Dokumen	2	Dokumen	100%	0	Dokumen	0	Dokumen	28,57%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Administrasi Keuangan	12	Bulan		12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	6	Bulan	22,25%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Tersedianya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12	Bulan		12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	6	Bulan	25%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan yang akuntabel	1	Laporan		0	laporan	0	laporan	0%	1	laporan	1	laporan	20%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	100	persen		100	persen	100	persen	100%	100	persen	100	persen	31.75%
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	210	stel		210	stel	210	stell	100%	190	stel	190	stel	31.75%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	12	bulan		12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	6	bulan	22,08%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	22	jenis		22	jenis	22	jenis	100%	30	jenis	15	jenis	20,79%
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia	16	jenis		16	jenis	16	jenis	100%	16	jenis	10	jenis	25%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan jumlah kebutuhan logistik kantor yang tersedia	17	jenis		17	jenis	17	jenis	100%	12	jenis	6	jenis	25%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	7	jenis		7	jenis	7	jenis	100%	7	jenis	3	jenis	25%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman tamu	1	tahun		0	kotak	0	kotak	0%	680	kotak	200	kotak	20%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Tersedianya makanan dan minuman rapat	1	tahun		1850	kotak	1850	kotak	100%	1257	kotak	628	kotak	16,67%
7.01.01.2.08	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya ketersediaan barang milik daerah guna menunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	100	persen		100	persen	100	persen	100%	100	persen	75	persen	44,93%
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeleur	3	jenis		3	jenis	3	jenis	100%	2	jenis	0	jenis	33,33%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Dan Mesin Lainnya	11	jenis		11	jenis	9	jenis	81,82%	12	jenis	4	jenis	56,52%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya ketersediaan dukungan administrasi umum guna kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintah daerah terkait	100	persen		100	persen	100	persen	100%	100	persen	51,72	persen	17,65%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air Dan Listrik	168	rekening		168	rekening	168	rekening	100%	168	rekening	84	rekening	13.07%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum yang tersedia	6	orang		6	orang	6	orang	100%	6	orang	6	orang	22,22%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pesentase Cakupan Layanan Pemeliharaan Bmd Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	persen		100	persen	100	persen	100%	100	persen	50	persen	25%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	12	bulan		12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	6	bulan	25%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	12	bulan		12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	6	bulan	25%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	12	bulan		12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	6	bulan	25%
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	70	persen		70	persen	70	persen	100%	80	persen	46	persen	16.23%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	1	Laporan		1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	-	Laporan	14.54%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Tersedianya Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	1	Laporan		1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	-	Laporan	15.61%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Jumlah Layanan Kependudukan Yang Dilayani	20000	layanan		20000	layanan	20000	layanan	100%	22000	layanan	11000	layanan	20,84%
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pengadaan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	1	unit		1	unit	1	unit	100%	2	unit	0	unit	16,67%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Persentase Layanan Kependudukan Yang Difasilitasi Oleh Kepala Lingkungan	100	persen		100	persen	100	persen	100%	100	persen	50	persen	25%
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum	Capaian Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana	80	persen		80	persen	80	persen	100%	85	persen	50	persen	15,38%
7.01.02.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Dan/Atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum	jumlah tenaga pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	40	orang		40	orang	40	orang	100%	40	orang	40	orang	15,38%
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	70	persen		70	persen	70	persen	100%	80	persen	50	persen	33,33%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat	48	kegiatan		48	kegiatan	48	kegiatan	100%	60	kegiatan	35	kegiatan	33,33%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	Jumlah Usulan Yang Diakomodir Dalam Musrenbang Kelurahan	60	usulan		60	usulan	60	usulan	100%	60	usulan	60	usulan	33,33%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	6	kelurahan		6	kelurahan	6	kelurahan	100%	6	kelurahan	6	kelurahan	33,33%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	6	kelurahan		6	kelurahan	6	kelurahan	100%	6	kelurahan	6	kelurahan	33,33%
7.01.04	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Target Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	70	persen		70	persen	70	persen	100%	80	persen	46	persen	22,92%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah pembinaan kerukunan dan persatuan kesatuan bangsa	4	Kali		4	kalo	4	kali	100%	4	kali	4	kali	22,92%
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa	Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa	12	bulan		12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	6	bulan	25%
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku Dan Intrasuku. Umat Beragama. Ras. Dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal. Regional. Dan Nasional	Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku Dan Intrasuku. Umat Beragama. Ras. Dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal. Regional. Dan Nasional	12	bulan		12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	3	Bulan	20,83%
7.01.05	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	Capaian Target Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Di Kecamatan	70	persen		70	persen	70	persen	100%	80	persen	50	persen	25%
7.01.05.2.01	Fasilitasi. Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12	bulan		12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	6	Bulan	25%
7.01.05.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penertiban/Posko Gangguan Keamanan Dan Ketertiban	36	kali		36	kali	36	kali	100%	36	kali	18	Kali	25%

Note: * Realisasi sampai dengan triwulan kedua

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Johor

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas Sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan dalam sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Medan Johor sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan (Tabel TC 30).

Tabel T-C-30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Medan Johor Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022* (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)
1	Indeks Pelayanan Publik.		Capaian Kinerja Pelayanan Publik.	80%	85%	90%	95%	80%	55%	90%	95%
1	Indeks Pelayanan Publik.		Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat.	80%	85%	90%	95%	80%	57%	90%	95%
2	Cakupan Pengkoordinasian Urusan Ketentraman Ketertiban Dan Pemerintahan Umum		Persentase permasalahan/pengaduan/konflik social yang ditangani.	80%	85%	90%	95%	80%	50%	90%	95%
2			Penurunan Jumlah Gangguan Ketentraman Ketertiban/Konflik	30 kasus	25 kasus	20 Kasus	15 kasus	30 kasus	15 kasus	20 kasus	15 kasus

RENCANA KERJA KECAMATAN MEDAN JOHOR TAHUN 2023

Kecamatan Medan Johor

Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Bagi Masyarakat, Agar Tercapai Tujuan Bangsa.