KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Medan Johor Kota MedanTahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Medan,    Januari 2023

CAMAT MEDAN JOHOR

CHANDRA DALIMUNTHE, SSTP, MSP PEMBINA TK-I

NIP. 19810816 200012 1005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR...................................................... i

DAFTAR ISI................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN................................................ 1

1. Latar Belakang............................................... 1
2. Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD............................................................. 1
3. Isu Strategis................................................... 1
4. Sistematika Laporan Kinerja.......................... 1

BAB II PERENCANAAN KINERJA............................... 4

1. Indikator Kinerja Utama (IKU).......................... 4
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022........................ 5

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA............................ 6

1. Capaian Kinerja Organisasi............................. 6
2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022....... 7
3. Analisa Capaian Kinerja................................. 2
4. Akuntabilitas Keuangan.................................. 5

BAB IV PENUTUP.................................................... 33

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented governement). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2022, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2022 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Kecamatan Medan Johor dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Medan Johor dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Medan Johor;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Medan Johor pada tahun berikutnya.

4. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Medan Johor adalah sesuai dengan Peraturan Walikota Medan No.19 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah : Bab 4 Pasal 102. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Camat mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan; dan
1. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Struktur Organisasi Kecamatan Medan Johor mengacu pada PP Nomor 18

Tahun 2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Camat.
2. Sekretariat terdiri dari :
   • Kepala sub bagian umum; dan
   • Kepala sub bagian Keuangan dan Penyusunan Program
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

6. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah
8. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN

   : Garis Koordinasi Komposisi :

Camat : 1 Orang Sekretaris Camat : 1 Orang Kepala Sub Bag : 2 Orang Kepala Seksi : 5 Orang

Pelaksana                   : 28 Orang

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan adalah :

1. Sekretariat

Sekretariat pada Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan

penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

1. 1. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
   2. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
   3. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
   4. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
   5. Fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Seksi yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Kecamatan sesuai dengan usulan Seksi berdasarkan atas peraturan perundang- undangan;
   6. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan dan aset, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Kecamatan agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
   7. Pengoordinasian pelaksanaan proses pelayanan administrasi Kecamatan pada loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang- undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
   8. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;

1. 1. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;

1. 10. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang- undangan;
   11. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan

1. 50. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

1. 1. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
   2. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
   3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
   4. Penyusunan bahan pengoordinasian analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar operasional prosedur dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
   5. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan kehumasan;
   6. Penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan proses pelayanan administrasi Kecamatan pada loket PATEN berdasarkan standar operasional dan peraturan

perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;

1. 7. Penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
   8. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Umum yang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
   1. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
   10. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
   11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program

Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan program.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:

1. 1. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
   2. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
   3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
   4. Penyusunan bahan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan aset meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan,

pengusulan, verifikasi, dan pelaporan berdasarkan atas peraturan perundang- undangan;

3. 5. Penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis, rencana kerja, dan laporan kinerja berdasarkan usulan dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
   6. Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan;
   7. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur- unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
   8. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
   1. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
   10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup tata pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

1. 1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
   2. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Tata Pemerintahan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
   3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

1. 4. Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
   5. Penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
   6. Penyusunan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara, dan kesatuan bangsa;
   7. Penyusunan bahan pembinaan, pencatatan dan tertib administrasi di bidang pertanahan;
   8. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pemerintahan lainnya melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
   1. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi kecamatan dan kelurahan;
   10. Pemantauan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
   11. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Tata Pemerintahan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
   50. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

m.Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan

n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. 1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
   2. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
   3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup lingkup Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
   4. Penyusunan bahan pembinaan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Perekonomian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk terbangunnya sinergitas berdasarkan peraturan perundang- undangan;
   5. Penyusunan bahan perencanaan pembangunan dan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat lingkungan, kelurahan dan kecamatan;
   6. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup pemberdayaan masyarakat melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
   7. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
   8. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
   1. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
   10. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
   11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

1. 1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
   2. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
   3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
   4. Penyusunan bahan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
   5. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup ketenteraman dan ketertiban umum melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
   6. Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pengamanan, dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang- undangan lainnya di wilayah kecamatan;;
   7. Pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan dan pengamanan penyaluran bantuan akibat bencana alam dan bencana lainnya sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
   8. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur- unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

1. 1. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

1. 10. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
   11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesejahteraan sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. 1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
   2. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
   3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
   4. Penyusunan bahan pembinaan kesejahteraan sosial;
   5. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup kesejahteraan sosial melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang- undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
   6. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kepemudaan, kebudayaan, olahraga, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan sosial lainnya;
   7. Pemantauan pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;

1. 8. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang- undangan;
   1. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
   10. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
   11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

8. Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah

Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup sarana dan prasarana wilayah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi:

1. 1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
   2. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
   3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
   4. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan normalisasi drainase/parit jalan lingkungan yang lebar jalannya kurang dari 3 (tiga) meter;
   5. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan pembersihan lubang air (inlet) dari badan jalan ke drainase;
   6. Penyusunan bahan pelaksanaan pembersihan sampah lingkungan sampai ke tempat pembuangan sementara (TPS);

1. 7. Pelaksanaan pemantauan, pendataan dan pelaporan fasilitas sarana dan prasarana umum yang tidak berfungsi;
   8. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup sarana dan prasarana wilayah melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
   1. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana umum lainnya;
   10. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
   11. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
   50. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan

m.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. ISU STRATEGIS (STRATEGI ISSUED)

Walaupun berbagai keluaran (Output) dan hasil (Outcome) yang dicapai selama tahun 2022 cukup baik, namun penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan tetap masih memiliki permasalahan dan tantangan yang cukup kompleks.

Adapun permasalahan dan tantangan utama penyelenggaraan perencanaan pembangunan selama tahun 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

• Terjadinya wabah covid – 19 yang menimbulkan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah yang mengakibatkan APBD Kota Medan harus melakukan refocusing sehingga target target kinerja banyak yang tidak tercapai .
• Masih adanya pembatasan kegiatan saat masa pandemic Coivid-19.
• Tingginya tuntutan dan kepentingan pembangunan yang diaspirasikan masyarakat belum sebanding dengan anggaran yang ditampung.

• Pelayanan kepada masyarakat belum optimal disebabkan keterbatasan kemampuan kompetensi dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan masyarakat.
• Pengelolaan masalah kebersihan wilayah, penghijauan, dan keindahan wilayah yang perlu ditingkatkan.
• Belum optimalnya kondusifitasan kewilayahan di Kecamatan Medan Johor.
• Belum   sepenuhnya   terjalin   kolaborasi         antara          stakeholder         yang            ada       untuk mewujudkan visi misi Kota Medan.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Kata pengantar Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi
3. Isu Strategis
4. Sistematika Laporan Kinerja Bab II Perencanaan Kinerja

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Bab III Akuntabilitas Kinerja

1. Pengukuran Capaian Kinerja
2. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis
3. Analisis Efisiensi dalam Pencapaian Sasaran Bab IV Penutup

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh intansi pemerintah.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kantor Kecamatan
2. Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan
3. Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang Mengatur Desa/Kelurahan
5. Persentase Partisipasi Masyarakat Pada Kegiatan Keagamaan Dan Hari-hari Besar
6. Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7. Persentase Usulan Masyarakat yang Diakomodir Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang dsertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dasar Penetapan Kinerja adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan Kinerja (Tapkin) berupa program/kegiatan yang dituangkan dalam DPA kemudian dibuatlah penetapan kinerja antara atasan dan bawahan untuk menentukan capaian target kinerja yang akan dilaksanakan selama tahun 2022.

Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, trasparan dan akuntabel, maka Kecamatan Medan Johor telah menyusun Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

PENETAPAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD : KECAMATAN MEDAN JOHOR

TAHUN ANGGARAN 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam formulir Pengukuran Kinerja (Form PK)

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

1. 

   Rencana Tingkat Capaian

   =

   Persentase Pencapaian Rencana

   x

   100%

   
   Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

Memperhatikan tupoksi, maka dalam menghitung pengukuran kinerja rumus yang digunakan adalah rumus 1 seperti tersebut diatas.

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran strategi Kecamatan Medan Johor dan sebab-sebab tercapai dan tidaknya kenerja

yang diharapkan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Medan Johor tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Penilaian pencapaian indikator sasaran menggunakan Penetapan Kinerja tahun 2022 yang diperbaharui sebagaimana dimuat dalam Bab II.

2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Medan Johor Tahun 2022 untuk seluruh indikator             dapat            diilustrasikan             dalam             tabel berikut.

Tabel : REALISASI RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) KECAMATAN MEDAN JOHOR TAHUN 2022

3. Analisa Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja masing-masing sasaran diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka gambaran evaluasi Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program diuraikan menurut indikator sesuai Sasaran Strategis Kecamatan Medan Johor seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis Meningkatnya kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Indikator sasaran Capaian Kinerja Pelayanan Publik, dengan realisasi capaian kinerja adalah sebesar 100%. Adapun realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dirinci sebagai berikut:

• Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan :
  1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan:
     1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dengan capaian 100% dan
     2. Sub kegiatan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan capaian 100%.
  2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan. Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan;
     1. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan dengan capaian 100%.
     2. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan dengan capaian 100%.

1. 3. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum. Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam

pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dengan capaian 100%.

1. 4. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.Sub kegiatan ini memiliki capaian 100%
2. Sasaran strategis Meningkatnya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:
   1. Indikator sasaran Persentase Permasalahan/Pengaduan/konflik sosial yang ditangani dengan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu:
      1. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Pada program ini terdiri dari kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Kegiatan ini memiliki indikator Jumlah rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan target 100% dan Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Jumlah Jasa Babinsa dan Babinkamtibmas dalam penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban dengan target 16 orang dan realisasi 16 orang, capaian 100%.
   2. Indikator sasaran Penurunan Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban/konflik hari-hari besar dengan program/kegiatan/sub kegiatan yaitu:
      1. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum . Program ini terdiri dari kegiatan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan indikator Terlaksananya Kegiatan Hari-hari Besar, Organisasi Kewanitaan, Organisasi Kepemudaan, Pramuka Kecamatan, Senam Kesegaran Jasmani, PORKOT, PORWIL dan Bina Mental PNS. Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan :
         1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Sub Kegiatan ini terdiri dari indikator terlaksananya senam kesegaran jasmani, terlaksananya PORKOT.Realisasi Sub kegiatan ini adalah 100%, realisasi 89 % dan capaian 89%
         2. Pembinaan Kerukunan antar suku dan intrasuku Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Sub Kegiatan ini terdiri dari indikator terlaksananya MTQ, terlaksananya Buka Puasa Bersama, terlaksananya HUT RI, terlaksananya Hari Jadi Kota Medan dengan target 100%, realisasi 94% dan capaian 94%.

Dari evaluasi jumlah keempat capaian indikator kinerja tersebut maka dapat di simpulkan bahwa persentase capaian kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Medan Johor adalah sebesar 95,75 % yang berada pada skala pengukuran dan predikat kinerja katogori SANGAT BAIK .

Berikut ini kami gambarkan realisai laporan kinerja tahun ke tahun sebagai analisa dan bahan bagi rencana perbaikan dalam mencapai kinerja yang lebih baik.

4. Akuntabilitas Keuangan

Kecamatan Medan Johor untuk Belanja pada P-APBD Tahun Anggaran 2022 memiliki anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 30.019.370.196,- , dengan uraian sebagai berikut :

1. 1. BELANJA OPERASI
      1. Belanja Pegawai Rp. 11.444.927.339,00
      2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 14.041.129.557,00
   2. BELANJA MODAL
      1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 489.609.300,00
      2. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp. 4.043.704.000

Dapat direalisasiskan sebesar Rp. 27.724.422.275 atau sebesar 92,36 %

dari total anggaran dengan uraian sebagai berikut:

1.     Belanja Pegawai Rp. 10.644.898.137,00 sebesar 93,01 %

2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 13.588.618.491,00 sebesar 96,78%

Berikut:

3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 388.395.604,00 sebesar 79,33%
4. Belanja    Modal Jalan , Jaringan dan Irigasi Rp. 3.102.510.043,00 sebesar 76,72%

dengan Ikhtisar Realisai Pencapaian Terget Kinerja Keuangan seperti Tabel

Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.294.947.921,00 atau

sebesar 7,64% dengan rincian sebagai berikut

1. 1. Belanja Pegawai Rp. 800.029.202,00 sebesar 6,99 %
   2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 454.511.066,00 sebesar 3,22%
   3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 101.213.696,00 sebesar 20,67%
   4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp. 941.193.957 sebesar 23,28%.

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Kecamatan Medan Johor dapat juga di gambarkan seperti tabel beritkut :

Tabel Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Kecamatan Medan

Johor Kota Medan TA. 2020 dan 2022

Dengan realisasi anggaran Program per Kegiatan seperti tabel berikut ini :

Tabel Realisasi Anggaran Kegiatan TA. 2020 dan 2022